CILACAP.INFO – Untuk periode 5 tahun ke depan, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 3.000 km dan jalan tol sepanjang 2.500 km.
Hal ini sebagai bentuk upaya mendorong ketersediaan infrastruktur konektivitas dalam rangka mengurangi biaya logistik, memperlancar mobilitas serta meningkatkan daya saing bangsa.
Kamis (21/19) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan acara Market Sounding atau penjajakan minat pasar melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk 4 ruas jalan tol sepanjang 424,27 km. Keempat ruas tol tersebut yaitu Jalan Tol SoloYogyakartaNYIA Kulon Progo (93,14 km) dengan nilai investasi Rp 28,58 triliun, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen (76,36 km) senilai Rp 17,38 triliun.
Selanjutnya Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya Cilacap (206,65 km) dengan biaya sebesar Rp 57,594 triliun dan Jalan Tol Makasar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata) sepanjang 48,12 km dengan nilai investasi sebesar Rp 9,41 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan tol memiliki peran penting sebagai “backbone” dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan market sounding ini sangat penting dalam mendukung pengembangan jalan tol di Indonesia.
Market Sounding digelar untuk menjalin komunikasi dengan para investor dan stakeholder laind alam bentuk penyampaian perkembangan terkini mengenai persiapan keempat proyek jalan tol.
“Kita meyakini hanya dengan ketersediaan konektivitas yang lebih baik, maka investasi dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi lebih baik,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengatakan keempat tol yang ditawarkan diharapkan mendapat sambutan positif investor karena sudah ditunggu oleh masyarakat. Misalnya Tol SoloYogyakartaNYIA Kulon Progo akan tersambung dengan jalur Trans Jawa SemarangSolo.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan bahwa Kementerian PUPR melalui Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan mengundang pemrakarsa untuk menyusun studi kelayakan (feasibility study) dengan jangka waktu tertentu. Sebagai prioritas pertama akan diberikan kepada perusahaan swasta nasional sebelum ditawarkan kepada BUMN. (*)
Komentar