Dia juga mengapresiasi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi lain yang berjibaku dalam penanganan banjir dan longsor ini.
Mereka telah bekerja siang malam melakukan tanggap darurat, menyalurkan bantuan, mendirikan dapur umum, meski beberapa di antaranya terlambat.
Dimohon kesiapan pemerintah dalam mitigasi, tanggap darurat, dan penanganan pascabencana. Melihat fakta di lapangan, pemerintah belum siap menghadapi bencana alam yang terjadi secara bersamaan atau kolosal, seperti yang terjadi di Cilacap kali ini.
“Bisa dimaklumi, ini adalah bencana akbar. Sehingga pemerintah kurang sigap, dan penanganannya pun lambat,” ujarnya.
Pantauan dia, kekacauan sempat terjadi pada hari pertama dan kedua banjir. Salah satunya yakni dalam proses evakuasi. Pemerintah terkesan membiarkan warga terdampak banjir mengsiri, mencari pengungsian sendiri-sendiri.
Kata dia, lokasi dan jumlah pengungsi yang tak pasti itu memicu masalah berikutnya, yakni makanan untuk pengungsi.
Pada hari pertama dan kedua, banyak posko pengungsian yang tak tersentuh bantuan pemerintah, meski sudah melaporkan melalui RT atau pemerintah desa.
Kewalahan Hadapi Bencana Akbar
“Sebaiknya ada koordinasi yang baik mulai dari BPBD, Dinsos, pemerintah desa, kecamatan. Kesannya evakuasi berjalan sendiri-sendiri. Bahkan ada juga kelompok rentan, seperti bayi yang ikut mengungsi. Seharusnya terpisah,” ucapnya.
Menurut dia, yang perlu dilakukan adalah perbaikan manajemen risiko bencana yang baik. Pasalnya, banjir dan longsor sudah menjadi langganan di Cilacap dan titik paling berisikonya sudah terdeteksi.
Meski begitu, patut diapresiasi BPBD dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan banjir di Cilacap. Mereka telah mati-matian menangani bencana yang terjadi luar biasa. Tak dipungkiri, dengan keterbatasan personel dan peralatan, penanganan bencana menjadi pekerjaan berat.
“Mari kita bersama-sama melakukan perbaikan manajamen risiko bencana. Agar kita lebih siap,” ucapnya
Tampilkan Semua
Komentar