Semua kenyataan ini memberikan pesan penting kepada kita bahwa bangsa ini memang belum merdeka dari korupsi.
Para peneliti dan mantan pejabat mengakui, 30% angka kebocoran anggaran belanja negara yang pernah dilontarkan Sumitro Djojohadikusumo pada paruh kedua tahun 1980-an, masih berlaku hingga saat ini.
Di era otonomi daerah sekarang ini, dengan semakin meluas dan membesarnya kekuasaan eksekutif dan legislatif sampai pada tingkat daerahdaerah, praktik korupsi pun mengalir tak terbendung, bahkan semakin canggih.
Setiap tahun, triliunan anggaran negara raib di tengah jalan oleh permainan busuk para mafia anggaran, yang melibatkan para penyusun anggaran di DPR, kementerian, dunia usaha, hingga pejabat daerah.
Hari-hari ini, saat kita merayakan Hari Anti Korupsi se-Dunia, seruan perang melawan korupsi : hukum harus ditegakkan, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pandang bulu, dan harus memberi efek jera serta menjamin keadilan dan kesetaraan di depan hukum.
Untuk melawan korupsi diperlukan langkah-langkah besar dan sistematis. Sebagai sebuah kejahatan luar biasa, korupsi harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa pula. Perlawanan terhadap tindak kejahatan ini harus dilakukan secara masif dan sistematis, preventif, maupun represif.
Perlawanan secara massif artinya perang melawan korupsi bukan hanya urusan para penegak hukum tapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, melibatkan semua orang, semua pihak, pada semua level, dan semua masyarakat Indonesia.
Begitu pula, sebagai sebuah kejahatan yang sudah sangat sistemik, perang melawan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan menggunakan perangkat hukum yang ada saat ini, tapi juga dengan cara lain. Salah satunya adalah pembuktian terbalik. Karena itu, kita dorong pemerintah dan anggota parlemen segera menyusun UU Pembuktian Terbalik dan Pemiskinan Koruptor.
Tampilkan Semua
Komentar