“Bahwa kami dengan koordinasi pak Gubernur, berkoordinasi dengan Pak Panglima (Pangdam) dan Kapolda, kami telah menyelesaikan untuk vaksinasi warga binaan kami yang jumlahnya 13000 orang,” ungkapnya Kakanwil dalam sambutan selamat datangnya.
Atas dasar itu, Yuspahruddin menilai koordinasi harus terus dilakukan, agar persoalan dalam penegakan hukum dan hal lainnya mampu diselesaikan dengan baik.
“Dalam hal ini kita memang harus bersinergi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” katanya.
“Tentu banyak persoalan-persoalan kita di Jawa Tengah ini dalam rangka penegakan hukum. Nanti akan dilakukan rapat kerja (Rakor). Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami benar-benar memohon, mengharapkan kita semua bisa bersinergi termasuk dengan TNI dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan laporan Ketua Panitia, Plt. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto,
Maksud diselenggarakannya Rakor adalah untuk mewujudkan keterpaduan dalam
ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dengan mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Dengan tujuan, menguatkan peran koordinasi dan konsultasi antar penegak
hukum dalam ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana serta mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Selain itu, untuk memperjelas, memadukan, menyelaraskan, menyeimbangkan serta mengoptimalisasikan pekerjaan yang melibatkan sejumlah unit kerja yang memegang peranan penting dalam Criminal Justice System.
Kegiatan pembukaan diikuti oleh perwakilan dari Polda Jateng, Kejati Jateng, Pengadilan Tinggi Semarang, Kodam IV Diponegoro, BNN dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Tampak juga seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng yang hadir secara virtual.
Komentar