PURWOKERTO, CILACAP.INFO – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan berkampanye selama masa pemilihan presiden (pilpres). Namun demikian, seorang presiden menurutnya harus tetap berpedoman pada aturan kampanye, serta tidak menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan Jokowi itu ia sampaikan saat menjawab dalam sesi tanya jawab dengan media soal kritik terhadap menteri yang masih aktif namun menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu paslon pada Rabu, 24/1/2024 di Landasan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta.
Dalam acara Desak Anies yang digelar oleh Tim Ubah Bareng, di Resto D’Garden Hall Purwokerto pada Rabu, 24/1/2024, Anies Baswedan merespon pernyataan Presiden Jokowi tersebut saat peserta Desak Anies melontarkan pertanyaan terkait pernyataan presiden yang boleh berkampanye dan memihak di pemilihan presiden 2024.
Anies Baswedan mengatakan ketika kita diangkat menjadi penyelenggara negara maka pikiran, perbuatan dan tindakan harus menuju pada konstitusi dan menjalankan negara bukan memakai selera dan perasaan, menjalankan negara harus memakai aturan.
“Ketika kita diangkat menjadi penyelenggara negara maka pikiran, perbuatan, tindakan harus menuju pada konstitusi, tidak bisa kita melakukan tindakan perkataan yang diluar konstitusi. Menjalankan negara bukan pakai selera menjalankan negara bukan pakai perasaan milik kita, menjalankan negara harus pakai aturan, jadi saya ketika mendengar itu saya katakan, panggil para ahli hukum tata negara tanyakan pada mereka apakah pernyataan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di republik ini.” Kata Anies.
“Jadi Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi ini soal benar atau salah. Menurut pendapat kami, sebagai penjaga etik tertinggi di republik ini, ia harus melampaui partisan politik, ia harus melampaui politik kepentingan karena dia membawa simbol negara, memayungi semua, mengayomi semua, dan memastikan bahwa proses ini berjalan lancar.” Imbuh Anies Baswedan dalam acara Desak Anies di Purwokerto pada Rabu, 24/1/2024.
Lebih lanjut, Anies mengibaratkan jika dalam acara lomba 17 Agustus ada panitia, penyelenggara, peserta dan wasit. “Bagaimana jika penyelenggara dan panitia menjadi sekaligus peserta ? Apa yang terjadi ? Jadi kalau menjadi penyelenggara ya harus menjadi penyelenggara, menjadi peserta ya menjadi peserta, jadi jangan dicampur. Menjadi penyelenggara negara ya harus menjadi penyelenggara, peserta kontestasi ya harus jadi peserta konstentasi, jadi jangan dicampur dan ketika dicampur maka akan menurunkan kewibawaan proses.” Lanjut Anies.
Menurut Anies, pernyataan Presiden Jokowi tersebut ahli hukum tata negara yang tahu. “Menurut hemat kami, terkait statementnya, ahli hukum tata negara yang tahu, ada pasalnya pasti, saya sebagai warga negara menurut saya, kepala negara harus berada di atas partisan politik dan mengayomi semuanya.” Pungkas Anies.
Calon Presiden Nomor Urut 1 ini juga menceritakan dirinya ketika diajak makan siang bersama oleh Presiden Jokowi, Anies menyampaikan Pada Presiden Jokowi bahwa dirinya sering bertemu dengan orang-orang yang mencintai Bapak (Presiden Jokowi) dan mereka mengatakan memesankan supaya presiden harus netral, dan beliau Presiden Jokowi mengatakan jawabannya, bahwa negara akan netral. (Assep)
Komentar