“Dari FGD nanti kita bisa bangun komitmen bersama dalam bentuk rencana aksi yang kemudian dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan ril pemerintah. Ini bisa saja akan berbeda untuk setiap daerah,” beber Prof Amin.
Sejumlah pihak disebutnya akan dilibatkan dalam serial FGD yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024, seperti akademisi ahli lingkungan dan sungai, Balai Daerah Aliran Sungai (DAS), DPR-RI, pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten, serta lembaga non-pemerintah yang concern pada isu lingkungan hidup.
“Targetnya FGD nanti harus bisa membuahkan hasil yang benar-benar menjadi referensi kebijakan pemerintah dan kemudian direalisasikan dengan baik, sehingga masalah banjir dan tanah longsor terutama di sepanjang DAS di Sulsel bisa diatasi,” pungkas Prof Amin.
Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Dewan Penasehat MW KAHMI Sulsel Bachrianto Bachtiar, Presidium MW KAHMI Sulsel Bahtiar Manadjeng, dan Sekretaris Umum MW KAHMI Sulsel Hidayat Muhallim.
Selain itu juga tampak sejumlah pengurus MW KAHMI Sulsel, diantaranya Kabid Lingkungan Hidup dan SDA Natsar Desi, Sekretaris Biro Parekraf Asri Tadda yang sekaligus disepakati sebagai Ketua Panitia, anggota Biro Otonomi Daerah dan Partisipasi Pembangunan Arham Mansyur serta beberapa lainnya.(*)
Tampilkan Semua
Komentar